MMC Kobar - Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pelaksananya, penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel.
Peran serta masyarakat dalam kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik diwujudkan dalam bentuk kerjasama, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta peran aktif dalam penyusunan kebijakan pelayanan publik yang dimulai sejak penyusunan kebijakan sampai dengan evaluasi kebijakan serta perlu adanya koordinasi antara pemerintah (penyelenggara layanan) dengan masyarakat sebagai pengguna layanan.
Sebagai bentuk koordinasi tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kotawaringin Barat menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) penyusunan Standar Pelayanan (SP) pelayanan perizinan dan non perizinan. Kegiatan yang digekar pada Selasa (30/11) ini dihadiri oleh 55 orang peserta yang terdiri dari tokoh masyarakat, akademisi, pelaku usaha, perwakilan organisasi profesi, perwakilan media massa, dan lembaga swadaya masyarakat bertempat di Aula Bupati.
Kegiatan FKP ini menghadirkan narasumber Aris Samson, S.Sos, M.AP selaku Analis Kebijakan Madya Deputi Bidang Pelayanan Publik Wilayah II dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dan dibuka langsung oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Ahmad Yadi.
FKP ini bertujuan untuk memperoleh kesepakatan bersama antara penyelenggara pelayanan dan masyarakat (pengguna layanan). Salah satunya diwujudkan dengan pembahasan standar pelayanan (SP) yang akan ditetapkan oleh peyelenggara pelayanan, sehingga diperoleh kebijakan yang efektif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan tersedianya dokumen standar pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ahmad Yadi menyampaikan, penyusunan standar pelayanan ini memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat selaku penerima layanan dan masyarakat merupakan bagian dari sasaran reformasi birokrasi dalam menciptakan kualitas layanan yang cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
“Selain itu, dalam penyusunan standar pelayanan tersebut harus mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku agar tidak bertentangan dengan peraturan perizinan lainnya yang berhubungan dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dari masing-masing izin,” jelas Yadi.
Ahmad yadi juga berpesan agar peserta FKP dapat berperan aktif dalam forum ini agar kesepakatan yang dicapai dapat maksimal dan menghasilkan dokumen standar pelayanan yang memenuhi harapan dari pengguna layanan.
Materi yang disampaikan dalam FKP ini mengenai standar pelayanan. Peserta kegiatan juga diajak berperan aktif melalui diskusi dengan narasumber terkait dokumen draf standar pelayanan.
Kepala DPMPTSP Kabupaten Kobar, Kamaludin menjelaskan bahwa kegiatan ini diselenggarakan untuk melakukan penyesuaian karena adanya perubahan ketentuan perizinan dan non perizinan yang memberikan dampak adanya perubahan pada beberapa standar pelayanan.
“Sebelum diadakannya kegiatan FKP ini, kita telah melakukan rapat koordinasi dengan dinas teknis terkait perizinan untuk merumuskan beberapa perubahan pada dokumen standar pelayanan dan melalui FKP ini. Maka diharapkan antara pemerintah sebagai penyelenggara layanan dan masyarakat sebagai pengguna layanan dapat menemukan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam Berita Acara Penyusunan Standar Pelayanan, yang nantinya akan kita tuangkan ke dalam Dokumen Standar Pelayanan yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ,” tutup kamaludin. (dpmptsp kobar)