MMC Kobar – Dua inovasi dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Barat (Kobar) kembali masuk dalam finalis Top Inovasi Pelayanan Publik pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2022. Kedua inovasi tersebut adalah Monitoring Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Sektor P2 dan Pembiayaan Infrastruktur di Masa Paska Pandemi Covid-19.
Pada Senin (11/7) dilaksanakan presentasi dan wawancara secara virtual oleh Tim Panelis Independen untuk kedua inovasi tersebut. Bertempat di ruang rapat Setda, kegiatan ini dipimpin oleh Sekda Kobar Suyanto didampingi Kadis PUPR Hasyim Muallim, Kepala Bapenda Nursyah Ikhsan, Kadis Kominfo Rody Iskandar, dan Kepala Bagian Organisasi Setda Edy Kusnandar.
Pada sesi pertama, Suyanto memaparkan inovasi Monitoring Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Sektor P2 yang diinisiasi Bapenda Kobar. Untuk pembayaran pajak PBB, pihak Bapenda melakukan inovasi melalui Aplikasi monitoring pembayaran PBB-P2.
“Aplikasi monitoring pembayaran PBB P-2 merupakan aplikasi yang terintegrasi antara database wajib pajak dengan bank persepsi. Setiap transaksi yang dilakukan akan terpantau secara langsung oleh masyarakat/wajib pajak dan pemangku kepentingan dimanapun dan kapanpun,” papar Suyanto.
Ditambahkan Suyanto, aplikasi monitoring PBB P-2 dapat digunakan kecamatan, kelurahan dan desa untuk kepentingan pelaporan dan evaluasi realisasi PBB P-2 di wilayahnya masing-masing. Melalui kompetisi ini diharapkan dapat memotivasi Pemkab Kobar untuk terus berupaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada publik.
Sedangkan untuk inovasi kedua yakni Pembiayaan Infrastruktur di Masa Paska Pandemi Covid-19 yang digagas Dinas PUPR inovasi, Suyanto dalam presentasinya menjelaskan bahwa inovasi program pembangunan infrastruktur jalan menggunakan pola Corporate Social Responsibility (CSR) Mengikuti semangat Huma Betang (Budaya Gotong Royong).
“Dampak dari inovasi CSR ini yakni mudahnya akses transfortasi bagi masyarakat, meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat serta meningkatkan pemasaran produktivitas hasil pertanian, perkebunan dan perikanan,” terangnya.
“Keberlanjutan inovasi ini akan konsisten ketika seluruh stakeholder mengikuti semangat Huma Betang,” pungkas Suyanto mengakhiri paparannya.
Kompetisi yang digagas Kemenpan RB ini dibagi dalam 3 kategori, diantaranya pelayanan publik yang inklusif dan berkeadilan, efektivitas institusi publik untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB), serta ketahanan institusi publik di masa pandemi dan antisipasi pasca-pandemi.
Pada KIPP 2022 ini mengusung tema “Percepatan reformasi birokrasi melalui implementasi transformasi kelembagaan, transformasi SDM aparatur, dan transformasi digital yang diwujudkan dalam inovasi pelayanan publik menuju pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan”. (dsy/diskominfokobar)