MMC Kobar - Kementerian Pandayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) mengapresiasi dua inovasi yang dikembangkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Barat (Kobar). Apresiasi ini disampaikan Tim Panel Independen Kompetisi Inovasi Pelayanana Publik (KIPP) yang dipimpin oleh JB. Kristiadi ketika dilaksanakan presentasi dan wawancara inovasi oleh Bupati Kobar Hj Nurhidayah pada Rabu (14/7/2021) melalui video conference.
Presentasi dan Wawancara ini merupakan bagian dari tahapan penilaian KIPP yang digelar oleh Kemanpan-RB. Kompetisi ini diikuti oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji menjelaskan kompetisi yang telah digelar sejak 2014 merupakan upaya pemerintah untuk membudayakan inovasi bagi penyelenggara pelayanan. “KIPP merupakan langkah strategis untuk menjaring inovasi pelayanan yang dilahirkan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah,” ungkap Atmaji pada acara Launching KIPP 2021, secara virtual, Rabu (17/03/2021).
Tahun ini, tema yang diangkat dalam KIPP adalah ‘Percepatan Inovasi Pelayanan Publik untuk Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Melalui Transfer Pengetahuan di Tatanan Normal Baru’. Penekanan kali ini ada pada penerapan inovasi pada tatanan normal baru, yang sesuai dengan kondisi pandemi Covid-19 di Tanah Air.
Adapun dua inovasi dari Pemkab Kobar yang masuk di tahap ini adalah inovasi Batik (Batako Plastik) yang dikembangkan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Sida Kam yang dilaksanakan oleh Disdukcapil. Bupati Hj Nurhidayah menyampaikan untuk kesekian kalinya inovasi yang telah dikembangkan oleh jajarannya mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. Namun bagi Hj Nurhidayah yang lebih penting bukanlah penghargaan yang diterima, tetapi bagaimana inovasi yang dikembangkan semakin meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.
“Pelayanan publik adalah tujuan dari dilaksanakannya berbagai inovasi ini, perubahan sistem pelayanan yang semakin baik menempatkan masyarakat sebagai subjek dan prioritas. Dengan demikian, tujuan percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik dalam rangka mendorong capaian reformasi birokrasi dapat segera terpenuhi,” kata Hj Nurhidayah. (prokom kobar)