MMC Kobar – Jumat (19/7) Telah dilaksanakan Press Conference Kinerja APBN Semester I Tahun 2024 oleh Kemenkeu Satu Pangkalan Bun secara daring, yang disampaikan oleh Kepala KPPN Pangkalan Bun, Kepala KPP Pratama Pangkalan Bun, Kepala KPPBC Pangkalan Bun, dan Kepala KPKNL Pangkalan Bun, serta dihadiri satuan kerja K/L dan perwakilan pemerintah daerah.
Selanjutnya, KPPN Pangkalan Bun merilis Kinerja APBN Tahun Anggaran 2024 di wilayah kerja KPPN Pangkalan Bun sampai dengan 30 Juni 2024. Fiskal regional lingkup wilayah kerja KPPN Pangkalan Bun merupakan seluruh anggaran pendapatan dan belanja pemerintah, baik berupa belanja satuan kerja K/L dan Transfer ke Daerah (TKD), pada lingkup Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Sukamara, dan Kabupaten Lamandau.
Kinerja APBN per 30 Juni 2024
Sampai dengan akhir Juni 2024, berdasarkan data yang dihimpun dari KPP Pratama Pangkalan Bun dan KPP Bea Cukai Pangkalan Bun, realisasi pendapatan APBN mencapai Rp1.33 T atau 45,9% dari target, mengalami kontraksi penurunan sebesar Rp66,7 miliar (-4,7%, yoy). Komponen pendapatan didominasi oleh PPh (Non Migas) sebesar Rp719,1 M dan PPN sebesar Rp441,7 M. Sementara itu bea keluar yang dipungut dari ekspor sebesar Rp120,1 M, jauh lebih tinggi dibandingkan bea masuk sebesar Rp631 juta.
Penerimaan PPh mengalami penurunan sebesar Rp78,7 miliar (-9,8%, yoy) sedangkan penerimaan PPN menunjukkan pertumbuhan positif, sebesar Rp33,5 miliar (8,2%, yoy), sebagai dampak atas meningkatkan harga komoditas barang yang disertai dengan penerapan tarif PPN 11%. Penerimaan PBB tumbuh positif sebesar Rp14,1 M atau 435,3% (yoy).
Pajak Lainnya mengalami penurunan sebesar Rp0,03 M atau -0,4% (yoy). PNBP mengalami penurunan sebesar Rp2,4 M (-8,0 %, yoy), dan bea keluar juga mengalami penurunan sebesar Rp33,6 M (-21,9% yoy). Kontraksi Bea Keluar diakibatkan oleh kontraksi harga komoditas dan penurunan kuantitas ekspor CPO. Namun demikian seiring dengan penyesuaian harga referensi dan tariff bea keluar atas CPO sesuai Kemendag Nomor 803 Tahun 2024, Bea Cukai Pangkalan Bun optimis akan terjadi peningkatan capaian bea masuk di Triwulan III dan IV tahun ini.
Sementara itu, Belanja APBN yang disalurkan KPPN Pangkalan Bun s.d. 30 Juni 2024, secara keseluruhan mencapai Rp1.587,1 M (48,7% dari total pagu). Realisasi Belanja satker K/L mencapai Rp250,09 M (46,2% dari pagu). Realisasi tersebut mengalami pertumbuhan positif sebesar Rp38,5 M (18,2% yoy). Selain itu, realisasi TKD mencapai Rp1.337,0 M (atau 49,2% dari total alokasi Dana TKD), meningkat sebesar Rp124,6 M (10,2% yoy). Secara agregat, meningkatnya realisasi TKD tersebut berdampak pada meningkatnya realisasi Belanja APBN s.d Juni 2024 sebesar Rp163,1 M (11,4%, yoy).
Kenaikan realisasi belanja K/L didorong oleh kenaikan realisasi seluruh komponen belanja pemerintah pusat, yang didominasi oleh kenaikan belanja barang sebesar Rp19,8 M (24,2%, yoy), dengan realisasi senilai Rp101,4 M (40,5% dari total belanja).
Persentase realisasi TKD tertinggi adalah Dana Desa yang mencapai Rp107,7 M (64,5% dari total alokasi Dana Desa), realisasi Dana Bagi Hasil sebesar Rp212,7 M (38,9% dari total alokasi DBH), DAU sebesar Rp857,8 M (55,6% dari pagu DAU), DAK Non Fisik Rp130,3 M (51,3% dari pagu), Dana Insentif Fiskal sebesar Rp7,6 M atau 50% dari pagu, serta realisasi DAK Fisik sebesar Rp20,6 M atau 10,6% dari pagunya. Persentase realisasi DAK Fisik masih rendah dibandingkan yang lain, hal ini dikarenakan PMK yang mengatur terkait penyaluran DAK Fisik TA 2024 baru diterbitkan per 16 April 2024.
Dukungan Belanja Satker K/L dan Transfer ke Daerah (TKD) untuk Pengendalian Inflasi
Dalam rangka mendorong pengendalian inflasi di daerah, belanja Satker K/L di tahun 2024 lingkup KPPN Pangkalan Bun telah ter-tagging untuk pengendalian inflasi sebesar Rp2,65 miliar, serta alokasi DAK Fisik untuk Pemerintah Daerah telah ter-tagging pengendalian inflasi sebesar Rp194,3 miliar.
Sampai dengan 30 Juni alokasi satker K/L tersebut telah terealisasi Rp676 juta (25,5% dari pagu) dan alokasi DAK Fisik telah tersalur Rp20,7 miliar (10,6% dari total pagu). Kinerja penyaluran DAK Fisik tertinggi oleh Kabupaten Kotawaringin Barat (16,13%), diikuti Kabupaten Sukamara (6,04%), dan terakhir Kabupaten Lamandau (2,13%).
#KemenkeuSatu
#KemenkeuTepercaya