MMC Kobar – Selasa (23/1), KPPN Pangkalan Bun merilis Kinerja APBN Tahun Anggaran 2023 Wilayah Kerja KPPN Pangkalan Bun sampai dengan 31 Desember 2023. Fiskal regional lingkup wilayah kerja KPPN Pangkalan Bun merupakan seluruh anggaran pendapatan dan belanja pemerintah, baik yang bersumber dari APBN maupun APBD, pada lingkup Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Sukamara, dan Kabupaten Lamandau.
Kinerja APBN per 31 Desember 2023
Sampai dengan akhir Desember 2023, realisasi Pendapatan APBN lingkup KPPN Pangkalan Bun mengalami kenaikan sebesar Rp36,4 M (1,41%, yoy). Komponen pendapatan yang naik disumbang oleh PPN yang naik sebesar Rp231,9M (48,3%, yoy) dan Bea Masuk sebesar Rp0,4 M (147,7%, yoy).
Penerimaan PPh mengalami pertumbuhan positif sebesar Rp165,33 M (12,7%, yoy) karena adanya peningkatan setoran PPh pasal 25 Badan masa dan pembayaran ketetapan pajak. Penerimaan PPN menunjukkan trend pertumbuhan positif yaitu Rp231,9 M (48,36%, yoy), karena didorong oleh tingginya aktivitas ekonomi dibandingkan saat Desember tahun 2022 dan penetapan tarif PPN 11%.
Penerimaan PBB mengalami peningkatan sebesar Rp17,8 M atau 18,6% (yoy) dari beberapa SPPT PBB 2023 yang sebagian besar telah dilakukan pembayaran oleh WP. Pajak Lainnya masih mengalami penurunan sebesar 0,6 M atau – 4,2% (yoy). PNBP mengalami kenaikan Rp43,17 M (112%, yoy) dengan kontribusi terbesar dari KSOP Kumai sebesar Rp13,5 M dan Balai Taman Nasional Tanjung Puting sebesar Rp9,8 M.
Pada sisi lain, realisasi Belanja APBN Lingkup KPPN Pangkalan Bun s.d. 31 Desember 2023 mencapai Rp3.546,7 M. Secara nominal, kinerja Belanja tumbuh Rp2.669,9 M (304,5%, yoy) yang didorong oleh peningkatan belanja TKD sebesar Rp2.621,8 M atau 550,9% (yoy) dikarenakan mulai tahun 2023 terdapat alokasi pagu DBH dan DAU yang disalurkan melalui KPPN.
Persentase realisasi belanja pemerintah pusat paling tinggi yaitu Belanja Modal yang mencapai persentase sebesar 99,5%. Untuk komponen realisasi belanja transfer ke daerah yang telah mencapai 100% terdiri atas DBH, DAU, Dana Insentif Fiskal, dan Dana Desa.
Realisasi Belanja K/L mengalami kenaikan sebesar Rp48,1 M (11,9%, yoy), kenaikan tertinggi yaitu pada jenis Belanja Barang sebesar Rp38,2 M (26,8%, yoy). Realisasi Belanja Pemerintah Pusat (K/L) mencapai Rp448,9 M (98,6%). Kenaikan tersebut didorong oleh kenaikan realisasi seluruh komponen belanja pemerintah pusat. Secara umum, isu belanja K/L disebabkan oleh hal berikut:
- Realisasi Belanja K/L per 31 Desember 2023 telah mencapai angka 98,61% dari pagu atau hampir seluruh alokasi belanja K/L dapat terealisasikan.
- Rekening penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) baru diimplementasikan dan disosialisasikan menjelang akhir tahun 2023, sehingga K/L belum cukup pengalaman dan kesempatan dalam melakukan langkah-langkah yang memadai dalam pelaksanaan RPATA tersebut. Selain itu, fitur-fitur aplikasi yang mendukung RPATA masih baru dan masih dalam proses penyempurnaan.
Realisasi belanja 10 K/L Pagu Besar mencapai Rp407,3 M (98,6%) dari total pagu sebesar Rp412,9 M. Lima satker dengan realisasi paling tinggi yaitu Kemenhub (100,1%), Polri (99,9%), Kemenag (99,2%), Kemenkumham (99,0%), dan MA (99.0%).
Realisasi TKD mencapai Rp3.097,8 M (99,6%), atau naik 550,9% (yoy), dengan kontribusi peningkatan terbesar terdapat pada DAK Non Fisik yang meningkat Rp167,9 M (230,9%, yoy).
Penyaluran DBH mencapai Rp1.019,2 M (100%) dengan dominasi oleh DBH SDA. DAK Fisik mengalami penurunan di bulan Desember secara nominal dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan realisasi sebesar Rp179,8 (96,3%) atau turun -25,9% (yoy). Penurunan tersebut tidak lepas dari penurunan alokasi DAK Fisik di TA 2023. Realisasi Dana Desa mencapai Rp170,3 M (100%) atau naik sebesar 6,0% (yoy). Dana Desa Reguler Tahap I, Tahap II, Tahap III, BLT TW 1, BLT TW II, BLT TW III, dan BLT TW IV telah salur di semua pemda.
Realisasi APBD Wilayah Kerja KPPN Pangkalan Bun dan Dukungan TKD
Realisasi Pendapatan APBD s.d 31 Desember 2023 mencapai Rp3.710,0 M (116,2%) didominasi oleh Pendapatan Dana Transfer Pusat sebesar Rp3.097,8 M atau 83,4% dari total realisasi pendapatan APBD. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan dana pusat melalui TKD mendominasi pendanaan pemda di wilayah Kobar, Sukamara, dan Lamandau. Realisasi Belanja APBD s.d 30 Desember 2023 mencapai Rp3.237 M (90,9%) yang didominasi oleh komponen Belanja Operasi sebesar 2.162,4 M dan Belanja Modal sebesar 689 M. Rasio belanja terhadap pendapatan daerah sebesar 87,2%. Jenis belanja yang mempunyai capaian persentase realisasi masih rendah, yaitu realisasi Belanja Operasi sebesar 89,5%. Rekomendasi langkah-langkah yang perlu dilakukan Pemda:
- Melakukan evaluasi pelaksanaan TA 2023, sehingga realisasi dan pertanggungjawaban anggaran TA 2024 bisa lebih baik.
- Mempersiapkan pemenuhan dan penyampaian syarat penyaluran TKD sesuai tahapan.
- Memastikan bahwa anggaran APBD 2024 dapat direalisasikan di tahun 2024.
- Tetap menganggarkan BTT untuk menangani potensi banjir di bulan Januari atau Februari 2024 mengingat di bulan tersebut merupakan musim penghujan dengan intensitas yang lumayan tinggi.
Current Issues Regional
Langkah Strategis Pengurusan Piutang Negara
Telah terbit Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.06/2023 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun Anggaran 2023.
Manfaat Crash Program Keringanan Utang:
- Memberikan insentif utang untuk mendukung Pemerintah dalam mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi.
- Meningkatkan tata kelola piutang negara sekaligus mempercepat penyelesaian piutang negara pada instansi pemerintah.
Pelaporan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2022
Per- 31 Desember 2023 jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2022 di wilayah kerja KPP Pratama Pangkalan Bun yang telah disampaikan adalah 34.759 SPT atau 94,25 % dari Target SPT 2023 sebesar 36.880 SPT