MMC Kobar – Sebagai bagian dari transparansi APBN sebagai Uang rakyat, KPPN Pangkalan Bun telah menggelar Press Conference Kinerja APBN sampai dengan 31 Juli tahun 2024 secara daring, Kamis (22/8). Kegiatan tersebut turut dihadiri satuan kerja K/L dan perwakilan pemerintah daerah di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat, Lamandau, dan Sukamara.
Selanjutnya, KPPN Pangkalan Bun merilis Kinerja APBN Tahun Anggaran 2024 yang meliputi realisasi pendapatan dan belanja satker K/L dan kinerja penyaluran Transfer ke Daerah di wilayah kerja KPPN Pangkalan Bun sampai dengan 31 Juli 2024.
Kinerja APBN per 31 Juli 2024
Kepala KPPN Pangkalan Bun, Edy Santoso menyampaikan bahwa sampai dengan akhir Juli 2024, berdasarkan data yang dihimpun dari KPP Pratama Pangkalan Bun dan KPP Bea Cukai Pangkalan Bun, realisasi pendapatan APBN mencapai Rp1.612,7 M atau 55,6% dari target, mengalami pertumbuhan positif sebesar Rp13,7 miliar (0,86%, yoy). Komponen pendapatan didominasi oleh PPh (Non Migas) sebesar Rp822,5 M dan PPN sebesar Rp578,6 M. Sementara itu bea keluar yang dipungut dari ekspor sebesar Rp137,1 M, jauh lebih tinggi dibandingkan bea masuk sebesar Rp717,4 juta.
PNBP mengalami penurunan sebesar Rp0,15 M (-0,5 %, yoy), dan bea keluar juga mengalami penurunan sebesar Rp33,9 M (-19,9% yoy). Kontraksi Bea Keluar diakibatkan oleh kontraksi harga komoditas dan penurunan kuantitas ekspor CPO. Namun demikian seiring dengan penyesuaian harga referensi dan tarif bea keluar atas CPO sesuai Kemendag Nomor 803 Tahun 2024, optimis akan terjadi peningkatan capaian bea masuk di Triwulan III dan IV tahun ini.
Sementara itu, Belanja APBN yang disalurkan KPPN Pangkalan Bun s.d. 31 Juli 2024, secara keseluruhan mencapai Rp1.839,6 M (56,5% dari total pagu), meningkat sebesar Rp122,8 M (7,2%) dibandingkan periode yang sama di tahun lalu.
Realisasi APBN tersebut terdiri atas realisasi Belanja satker K/L sebesar Rp290 M (53,6% dari pagu), tumbuh positif sebesar Rp44,5 M (18,2% yoy), serta realisasi penyaluran Transfer ke Daerah yang mencapai Rp1.549,5 M (atau 57,0% dari total alokasi Dana TKD), meningkat sebesar Rp78,2 M (5,3% yoy).
Kenaikan realisasi belanja K/L didorong oleh kenaikan realisasi seluruh komponen belanja pemerintah pusat, yang didominasi oleh jumlah kenaikan belanja barang sebesar Rp22,0 M (22,7%, yoy), dengan realisasi senilai Rp119,2 M.
Persentase realisasi TKD tertinggi adalah Dana Desa yang mencapai Rp121,8 M (73% dari total alokasi Dana Desa), realisasi Dana Bagi Hasil sebesar Rp212,7 M (39% dari total alokasi DBH), DAU sebesar Rp1.010,7 M (66% dari pagu DAU), DAK Non Fisik Rp133,5 M (53% dari pagu), Dana Insentif Fiskal sebesar Rp7,6 M atau 50% dari pagu, serta realisasi DAK Fisik sebesar Rp63,0 M atau 32% dari pagunya. Persentase realisasi DAK Fisik masih rendah dibandingkan yang lain, hal ini dikarenakan PMK yang mengatur terkait penyaluran DAK Fisik TA 2024 baru diterbitkan per 16 April 2024.
Akselerasi Belanja Tematik, DAK Fisik serta DAK Non Fisik
Kepala KPPN Pangkalan Bun, Edy Santoso meminta pimpinan satker K/L dan Pemerintah Daerah agar segera mengakselerasi belanja prioritas nasional, belanja tematik untuk pengendalian inflasi, penanganan stunting, dan kemiskinan ekstrim. Mengingat realisasi belanja dalam budget tagging tersebut masih relative rendah, dengan rincian:
- Belanja untuk pengendalian inflasi terealisasi 32,46% dari total pagu Rp194,29 miliar;
- Belanja Satker K/L untuk penanganan stunting baru terealisasi sebesar 9,14% dari pagu Rp.212,5 juta;
- Belanja Satker K/L untuk kemiskinan esktrim terealisasi 27,7% dari total pagu Rp5,3 miliar.
Selain itu Pemerintah Daerah juga didorong untuk mengakselerasi pencairan DAK Fisik dan DAK Non Fisik yang penyerapannya saat ini menurun dibandingkan di periode yang sama di tahun lalu.
Diharapkan akselerasi belanja tematik dan DAK Fisik serta DAK Non Fisik tersebut dapat mendorong keterjangkauan dan stabilitas harga, penurunan prevalansi stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim, serta peningkatan kualitas infrastruktur dasar di lingkup Kabupatan Kotawaringin Barat, Kabupaten Lamandau, dan Kabupaten Sukamara.
#KemenkeuSatu
#KemenkeuTepercaya