MMC Kobar - Bertempat di Aula Bupati Kotawaringin Barat (Kobar) pada Selasa (1/12), Pemkab Kobar melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas PMPTSP) melaksanakan Rapat koordinasi dalam rangka pemaparan Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP). Rapat ini dihadiri 30 orang yang terdiri dari beberapa kepala SOPD, perwakilan dari instansi vertikal dan BUMN/BUMD yang ada di Kobar.
Rakor ini dibuka langsung oleh Bupati Kobar, Hj Nurhidayah. Di awal sambutannya, Bupati mengucapkan banyak terimakasih kepada Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan dan Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah II Kemenpan RB RI, Noviana Andriana SH, MAP yang telah bersedia menjadi narasumber dalam rakor ini. Bupati mengungkapkan bahwa sejak dua tahun yang lalu dirinya mempunyai pemikiran akan membangun MPP, sementara direncanakan bertempat di gedung kantor Bupati Kobar Jalan Sultan Syahrir dengan beberapa penyesuaian konstruksi.
“Saya sangat mendukung sekali diadakannya rakor MPP ini. Pemerintah terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima, salah satunya dengan membuat inovasi berupa MPP yang merupakan tempat berlangsungnya pelayanan yang terpadu antara pelayanan kementrian/lembaga, pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang menyediakan pelayanan cepat,mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau bagi masyarakat. Dengan adanya MPP diharapkan akan memberikan kontribusi terhadap peringkat Indonesia dalam kemudahan berusaha (ease of doing bussiness),” jelas Bupati Hj Nurhidayah.
Diakhir sambutannya Bupati menyampaikan bahwa MPP merupakan langkah strategis dalam rangka perbaikan pelayanan publik. Selain itu juga diharapkan mampu membentuk ASN yang berpola pikir modern, bersinergi tinggi memberikan pelayan yang terbaik kepada masyarakat sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang semakin meningkat serta tumbuhnya minat investor dan kemampuan untuk bersaing secara global.
Sementara itu, Noviana Andriana dalam pemaparannya menekankan bahwa langkah pertama dalam mewujudkan penyelenggaraan MPP adalah adanya komitmen dari kepala daerah serta koordinasi, kerjasama yang baik antar OPD/instansi/BUMN/BUMD yang akan memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat menjamin pelayanan yang berkualitas dan profesional.
“Selain itu Kemenpan RB pun akan ikut ambil bagian dalam memfasilitasi koordinasi, upaya integrasi sistem pelayanan, pendampingan studi tiru MPP dan penyelesaian permasalahan lainnya,” imbuhnya.
Rakor ditutup dengan sambutan dan semangat yang antusias dari para peserta untuk mewujudkan Mal Pelayanan Publik di Bumi Marunting Batu Aji. (dpmptsp kobar)