MMC Kobar – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menyelenggarakan rapat koordinasi (rakor) Peningkatan Kapasitas Kepemiluan Tahun 2024 di Kabupaten Kotawaringin Barat, Jumat (18/11). Kegiatan yang digelar di Brits Hotel Pangkalan Bun ini dihadiri oleh seluruh ketua dan anggota dari 13 KPU kabupaten/kota se- Kalteng dan anggota KPU RI serta seluruh elemen pemerintah baik dari pemerintah daerah, forkopimda hingga organisasi masyarakat.
Rakor yang digelar terkait Penyusunan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Logistik dan Pengelolaan Anggaran Pemilu 2024 ini dihadiri oleh Pj Bupati Kobar Anang Dirjo.
Pj Bupati Anang Dirjo dalam sambutannya mengatakan rakor ini merupakan wujud koordinasi dan sinergitas bersama dalam rangka persiapan dalam menyukseskan pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 mendatang.
“Berdasarkan amanat UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terkait peran pemerintah dan pemerintah daerah bahwa Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat siap untuk memberikan bantuan dan fasilitas sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Terutama di setiap tahapan pemilu dan pilkada agar pelaksanaan maksimal,” tegas Anang Dirjo.
Orang nomor satu di Kabupaten Kobar tersebut menyampaikan, Pemkab Kobar akan terus berkomitmen dalam memberi dukungan terhadap kelancaran pelaksanaan setiap tahapan pemilu dan pilkada. Diantaranya memfasilitasi sarana dan prasarana bagi penyelenggara pemilu, menempatkan ASN baik pada KPUD maupun panitia ad-hoc (sekretariat PPK/PPS) dan menyiapkan pemilih (meningkatkan partisipasi pemilih) serta menjaga netralitas ASN.
Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Pemilu, Anang Dirjo menyebutkan bahwa Pemkab Kobar melalui Badan Kesbangpol diharapkan selalu menjalin komunikasi dan kerjasama yang baik agar dapat mengawal suksesnya penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak di tahun 2024 mendatang di Kabupaten Kobar.
Sementara itu Kepala Badan Kesbangpol Kobar Edie Faganti menyampaikan bahwa Badan Kesbangpol siap melaksanakan intruksi dari pimpinan serta akan selalu menyampaikan terkait perkembangan situasi politik di daerah, dinamika sosial politik, kesiapan partai politik, pelaksanaan pendidikan politik. Serta melakukan upaya deteksi dan pencegahan dini guna meminimalisir terjadinya konflik yang dapat mengganggu stabilitas keamanan jelang Pemilu 2024 di wilayah Kobar.
“Sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia, bahwa seluruh elemen terkait harus mendukung penuh penyelenggaraan tahapan Pemilu 2024 yang telah dipersiapkan KPU, serta memastikan tidak ada lagi politik identitas, politisasi agama, dan polarisasi sosial di tengah masyarakat,” tegas Edie.
Edie menambahkan, ada tiga titik kritis yang berpotensi menimbulkan gejolak dan mendapatkan pengawasan serta harus semakin diperkuat, yakni pada saat penetapan data pemilih tetap (DPT), pengajuan pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah.
“Serta penghitungan suara dan penetapan hasil perolehan suara pasangan calon Kepala daerah/Wakil kepala daerah,” imbuh Edie mengakhiri pembicaraan. (humas kesbangpol)