MMC Kobar - Pemerintah Kecamatan Arut Selatan (Arsel) mengadakan kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Desa se-Kecamatan Arut Selatan Tahun 2020. Kegiatan dilaksanakan di aula kantor Kecamatan Arsel pada Kamis (3/9). Kegiatan Rakor Desa diikuti oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa se-Kecamatan Arsel yang dilaksanakan dengan tetap mengindahkan protokol kesehatan tentang physical and social distancing.
Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka evaluasi kinerja pemerintahan desa dan kegiatan baik fisik/non fisik Tahun Anggaran 2020 serta koordinasi tentang pembagian/penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dan koordinasi perencanaan desa tentang penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2021. Hal ini sesuai surat Camat nomor : 410/678/AS/IX/2020 tanggal 2 September 2020 tentang Rapat Koordinasi Desa.
Kegiatan Rakor Desa ini dipimpin langsung oleh Camat Arsel yang didampingi oleh Sekretaris dan Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kecamatan Arsel. Agenda kegiatan Rakor Desa ini membahas tentang beberapa hal diantaranya berkaitan dengan evaluasi pembangunan dan perencanaan di desa masing-masing, pengelolaan dana desa terutama untuk penyaluran BLT-DD, evaluasi kinerja pemerintahan desa yang difokuskan pada pemerintahan desa.
Dalam rakor juga dilakukan diskusi mengenai permasalahan ataupun kendala dalam penyelenggaraan pemerintah desa dan pembangunan desa. Sedangkan cara penyusunan APBDes Tahun 2021 dan RPJMDes dijelaskan oleh Jayus selaku Kasi PMD.
Dalam sambutannya, Camat Arsel Muhammad Ramlan menekankan pada beberapa hal, diantaranya pengumpulan SPJ yang tepat waktu, permasalahan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) serta pengumpulan laporan penduduk dan laporan Ketentraman dan Ketertiban (Trantib).
“Alhamdulillah pada kesempatan ini, kita dapat berkumpul bersama bapak/ibu Kades dan Sekdes dalam rangka Rakor yang membahas tentang pembangunan dan perencanaan di desa masing – masing, juga menyangkut penyusunan RPJMDes. Terkait dengan SPJ, jangan ada lagi SPJ yang tertunda. jika SPJ belum selesai rekomendasi pencairan berikutnya akan dipending sampai SPJ sebelumnya selesai karena ini terkait dengan pemeriksaan,” tegas Ramlan.
Ramlan juga menyoroti beragam permasalahan BUMDes, penyertaan modal BUMDes berasal dari desa, Direktur BUMDes yang diangkat melalui SK Kades sudah selayaknya BUMDes memberikan laporan hasil kinerjanya kepada Kades. Demikian juga dengan PAMSIMAS (Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) yang banyak mendapatkan anggaran melalui ABPN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten tetapi hasilnya belum sepenuhnya menyentuh masyarakat serta masih belum menyelesaikan masalah air bersih di masyarakat.
“Pengiriman laporan penduduk dan laporan trantib harus dilaporkan tiap bulan sebelum tanggal 10. Laporan tersebut akan digunakan untuk memetakan wilayah yang rawan dan non rawan karena menjelang Pemilihan Gubernur,” ucap Ramlan lagi.
Hasil pelaksanaan Rakor Desa ini diharapkan mampu menyelesaikan beragam masalah yang ada di desa, juga merencanakan kegiatan di desa yang dapat mempercepat pembangunan di desa.
Dalam kegiatan Rakor Desa sekaligus dilaksanakan sosialisasi kelistrikan dari PLN yang disampaikan oleh Manager PT PLN Persero pada unit layanan Pangkalan Bun, Ragil Catur Apriandani selaku narasumber. Dalam sosialisasi tersebut dijelaskan secara umum yang menjadi tanggung jawab pelanggan dan yang menjadi tanggung jawab PLN.
“Listrik desa di Kabupaten Kotawaringin Barat yang sudah terpasang adalah 92,4 persen. Jadi masih ada sekitar 7,6 persen desa yang belum terpasang listrik dari PLN,” ungkap ibu Ragil.
Kegiatan sosialisasi dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Diharapkan dengan adanya sosialisasi, para peserta memahami pelayanan listrik juga memudahkan melaporkan jika ada gangguan listrik di desa. (kec-arsel)